MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi stabil dan tetap resilien di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global.
Stabilitas tersebut mencerminkan daya tahan sistem keuangan daerah yang mampu menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Stabilitas sektor jasa keuangan tercermin dari berbagai indikator utama pada sektor Perbankan, Pasar Modal, serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menunjukkan kinerja terjaga dan tumbuh secara positif.
Kinerja yang solid tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,43 persen lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,02 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sektor penyaluran kredit UMKM misalnya, OJK terus berupaya mendorong Kredit/Pembiayaan UMKM, salah satunya dengan kebijakan prioritas yaitu pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif melalui penguatan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM yang wajib dimuat dalam rencana bisnis sektor jasa keuangan untuk diimplementasikan.
Dimana porsi penyaluran kredit sektor UMKM terhadap total kredit di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 36,40 persen atau mencapai Rp61,69 triliun, nilai ini tumbuh sebesar 0,27 persen (yoy) pada posisi Desember 2025.
Kredit UMKM di Sulawesi Selatan didominasi oleh UMKM mikro dengan share 53,99 persen, disusul UMKM kecil 31,33 persen dan UMKM menengah 14,68 persen.
” Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 907.439 debitur,”kata Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin.
Sementara, selain sektor perbankan, kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 juga menunjukkan perkembangan yang relatif positif dan beragam antar industri.
Dimana penyaluran pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tumbuh 0,14 persen, modal ventura tumbuh 7,97 persen, dan Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending tumbuh sebesar 34,56 persen. Selain itu, total aset dana pensiun tumbuh 8,28 persen, total penjaminan lembaga penjaminan tumbuh 36,64 persen, namun total premi dan klaim asuransi terkontraksi masing-masing sebesar -8,10 persen dan -16,82 persen.
Secara keseluruhan, dinamika kinerja IKNB tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan di Sulawesi Selatan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif dan adaptif.
Pasar modal di Sulawesi Selatan juga terus mengalami penguatan kinerja seiring dengan meningkatnya minat serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan investasi. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat dimana jumlah investor/Single Investor Identification (SID) tumbuh sebesar 31,23 persen (yoy) mencapai 525.596 SID pada posisi Desember 2025. Pertumbuhan SID tertinggi berada pada portofolio saham yang tumbuh sebesar 40,46 persen dengan akumulasi transaksi saham sampai dengan Desember 2025 (ytd) sebesar Rp39,90 triliun.
Dalam rangka menjaga pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan, OJK bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.
Perkembangan Edukasi dan Literasi Keuangan di Sulawesi Selatan
Sepanjang Januari 2026, Kantor OJK Provinsi Sulsel Sulbar telah menginisiasi sebanyak 19 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun melalui kanal digital. Kegiatan edukasi tersebut berhasil menjangkau 288.063 peserta yang berasal dari berbagai segmen, mulai dari pelajar dan mahasiswa, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat umum. Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan secara kolaboratif bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) dan pemerintah daerah, sebagai bentuk sinergi dalam memperluas akses informasi dan pemahaman mengenai produk serta layanan keuangan yang legal dan logis.
Selanjutnya, terkait dengan penanganan layanan konsumen di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pada Januari 2026 terdapat 179 layanan konsumen yang terdiri dari 21 penerimaan informasi, 119 pemberian informasi, dan 39 layanan pengaduan. Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 62 layanan terkait perbankan, 74 layanan fintech, 31 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 6 layanan terkait asuransi, 3 layanan terkait modal ventura, dan 3 layanan terkait non-LJK. Sedangkan, untuk permohonan SLIK pada periode Januari 2026 terdapat 3.264 layanan baik untuk walk-in maupun online.
Sebagai informasi, di awal tahun 2026 ini, OJK menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Kegiatan SNLIK 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan di 24 kabupaten/kota dan di Sulawesi Barat dilaksanakan di 6 kabupaten.
Selanjutnya, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga mengawal pelaksanaan SNLIK 2026 di sejumlah kabupaten/kota. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas dan akurasi proses pendataan, sehingga hasil survei dapat mencerminkan kondisi nyata literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka perumusan kebijakan dan program ke depan.(***)
