Ajakan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, dalam kuliah umum Digital Financial Literacy (DFL) yang digelar di Universitas Negeri Sebelas Maret, Senin (11/5/2026).
“Kami ingin menjadikan literasi keuangan digital sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pesatnya transformasi digital dan meningkatnya risiko keuangan,” ujar Adi dalam keterangan resminya.
Adi menjelaskan, perkembangan teknologi keuangan digital seperti blockchain dan kriptografi menghadirkan inovasi baru berupa tokenisasi aset yang membuka peluang investasi dengan nilai lebih terjangkau.
Menurutnya, inovasi tersebut memungkinkan masyarakat, termasuk generasi muda, UMKM, hingga pelaku usaha kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan investasi formal.
Ia menilai kegiatan Digital Financial Literacy menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan digital dan aset kripto.
“Keberhasilan pengembangan sektor keuangan digital dan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan regulasi, tetapi juga kualitas pemahaman masyarakat,” katanya.
OJK juga mendorong kolaborasi pentahelix antara regulator, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNS, Hartono, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan literasi keuangan digital yang dinilai relevan dengan perkembangan industri keuangan saat ini.
Menurut Hartono, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki literasi keuangan yang kuat.
“Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara regulator dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki literasi serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan digital,” ujarnya.
OJK mencatat perkembangan aset kripto di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga Februari 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 21 juta akun pengguna.
Sepanjang 2025, nilai transaksi perdagangan aset kripto tercatat mencapai Rp482,23 triliun. Sementara jumlah aset kripto yang diperdagangkan meningkat dari sekitar 501 aset pada 2023 menjadi lebih dari 1.464 aset pada 2026.
Pertumbuhan industri tersebut juga tercermin dari penerimaan pajak aset kripto yang mencapai sekitar Rp796,73 miliar sepanjang 2025.
Saat ini, terdapat 25 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang legal dan berizin di Indonesia, didukung ekosistem bursa, kliring, kustodian, perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran.
Kegiatan DFL menghadirkan sejumlah narasumber dari regulator, industri, akademisi, dan praktisi keuangan, di antaranya Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia William Sutanto, Certified Financial Planner Melvin Mumpuni, serta Kepala Center for Fintech and Banking UNS Putra Pamungkas.
Kegiatan yang digelar secara luring dan daring itu diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, sivitas akademika, pelaku industri, dan masyarakat umum.
Dalam siaran persnya, OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat agar semakin cerdas secara finansial, aman secara digital, dan bijak dalam mengambil keputusan investasi.(***)
